Minggu, 17 Februari 2013

Restorasi Sistem Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Demi Kemandirian Pangan Yang Mantap.


"Ketahanan pangan perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, apa yang bisa dilakukan sebuah Negara, yang  masyarakatnya kurang gizi dan kelaparan? Hanya kehancuran, keterbelakangan serta hilangnya kemampuan untuk bersaing di era global"


Betapa kayanya Indonesia, digambarkan peribahasa : gemah ripah loh jinawi ̶ tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Indonesia, negara agrasis, hasil laut berlimpah ruah, serta kekayaan alam lainnya. Hingga, dalam lagunya Kolam Susu; Koes Plus, menggambarkan betapa suburnya negeri ini, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman.


Indonesia, Ijo Royo-royo ; betapa hijau nya bumi Indonesia.
Lokasi : Perjalanan dari Trenggalek Ke Malang 25 Desember 2012

 Namun, tahun 1995,  Food and Agriculture Organization (FAO) dalam peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS), mengumumkan : Indonesia menjadi salah satu dari 88 negara di dunia, yang masuk dalam kategori Low Income Food Countries (negara berpendapatan rendah kurang pangan). 
Bagaimana mungkin, negara yang dikenal ‘kaya’ malah kecolongan? Menjadi salah satu negara berpendapatan rendah--kurang pangan? Bukankah, ini sama dengan kelaparan di lumbung padi?
Indonesia yang kaya raya, ternyata di beberapa tempat penduduknya menderita bencana kelaparan. Jutaan anak Indonesia, justru menderita kurang gizi dan marasmus kwashiorkor alias busung lapar.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia sulit mewujudkan ketahanan pangan yang mantap? Padahal, negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Ada yang berpendapat, hal ini disebabkan oleh kondisi agraris Indonesia. Penduduk tersebar dan hidup di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Belum lagi bencana alam : banjir, longsor, kekeringan serta kerusakan lingkungan karena pembakaran hutan, turut mempengaruhi produksi pangan.

Namun, alasan ini dianggap hanya sebagai pembenaran saja. Sebab, dari hasil penelitian desifit pangan yang dialami negara kita sekarang ini , merupakan buntut sejumlah kekeliruan kebijakan pemerintah.
Suyadi, Adrianus (2008) mengatakan.“Indonesia saat ini mengalami dua bentuk krisis pangan, yakni : krisis pangan secara berkala dan kronis.
Krisis pangan berkala terjadi,  misalnya karena bencana alam, konflik sosial, fluktuasi harga, dan lain-lain. Sedangkan jenis krisis pangan kronis, krisis yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Krisis ini ditenggarai, karena akses terbatas terhadap persediaan pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi.

Menurut laporan dari WFP (World Food Program), daerah-daerah di Indonesia yang mengalami krisis pangan kronis adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta Maluku. Sulawesi Selatan, masuk dalam jajaran daerah-daerah yang mengalami krisis pangan, tentunya membuat kita tersentak.  Ironis!

Ini bukan tanpa alasan. Di tengah gegap gempita, pemberitaan Sulawesi Selatan, mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, pencapaian surplus  2 juta ton pertahun pada tahun 2010. Serta sejumlah euforia keberhasilannya, mungkin berita : Potret Kelaparan di Lumbung Pangan, Kompas.com, edisi Selasa, 12 April 2011, bisa mendapatkan perhatian serius. Betapa rapuhnya ketahanan pangan kita.

Namun, tak perlu berlama-lama mencari kambing hitam. Ada baiknya, kita melirik berbagai solusi yang dipaparkan oleh orang-orang yang kompoten dalam bidang ini.  Ada 3 solusi yang saya anggap jitu, beberapa solusi itu antara lain :

  1. Revitalisasi Pekarangan

    Musyafak, peneliti di Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LeKAS), Semarang, dalam blognya, menuliskan : meski tak banyak disinggung, peran pekarangan cukup vital dalam mendukung keberhasilan swasembada pangan semasa Orde Baru.
    Kearifan para pendahulu, mengolah pekarangan dengan cara membudidayakan tanaman alternatif, untuk kebutuhan pokok sehari-hari patut diteladani. Revitalisasi pekarangan jalan yang sangat rasional untuk turut menanggulangi ancaman kerapuhan pangan. Peran pekarangan, perlu digarap secara kolektif, untuk membebaskan masyarakat dari bencana kekurangan gizi. Juga sebagai jalan untuk gerakan penganekaragaman pangan. Ubi dan jagung misalnya, perlu kembali ditanam di pekarangan. Jika sewaktu-waktu padi gagal panen, kedua tanaman tersebut bisa menjadi penunjang kebutuhan pokok pangan di tingkat keluarga. Ketergantungan masyarakat pada beras bisa dikurangi secara perlahan-lahan.

  2. Melibatkan sektor pendidikan

    Prof. Dr. Achmad Subagio, guru besar ilmu kimia dan biokimia hasil pertanian Universitas Jember, dalam keterangannya pada situs berita online : Tempo.com, edisi Rabu, 26 September 2012. Program pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan diversifikasi pangan nasional harus melibatkan sektor pendidikan. "Generasi muda harus dididik soal nasionalisme dan kedaulatan pangan melalui kurikulum sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi,".
    Dijelaskan Achmad lebih lanjut, ketidakmauan dan ketidakmampuan Indonesia mengelola potensi di bidang pangan, merupakan faktor penyebab kegagalan Indonesia membangun kemandirian di bidang pangan. Sumber potensi protein dan sumber karbohidrat dibaikan dan bahkan nyaris punah. Dari data Badan Pusat Statistik yang dikutipnya, Acmad, memaparkan sekali lagi, Indonesia menjadi negara pengimpor sedikitnya 28 komiditas pangan.

  3. Peningkatan Kualitas SDM Petani Indonesia

    Dalam tulisannya di Kompasiana, Suryana Slamet, seorang  Environmental & Social Observer, berpendapat, dalam upaya mengatasi ancaman krisis pangan, pemerintah hendaknya meniru program pertanian di Jepang. Di sana, pemerintah menghargai para petaninya dengan memberikan kompensasi kepada mereka yang mau menggarap lahannya.
    Pemerintah juga perlu merumuskan teknologi baru dan menciptakan pangan alternatif. Dijelaskannya, peningkatan kualitas SDM petani, yang kebanyakan berkategori berpendidikan rendah, pemerintah harus mengubah pola pikir para petani. Sebab, berpengaruh pada kemampuan petani mengadopsi teknologi-teknologi baru. Termasuk menggunakan traktor dan mesin pertanian lainnya secara efisien. Suryana, juga mengingatkan pemerintah, masalah pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Sesuai dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (Kovenan Ekosob), yang diretifikasi pemerintah melalui UU. No. 11 tahun 2005.
      
            Ketahanan pangan perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, apa yang bisa dilakukan sebuah Negara, yang  masyarakatnya kurang gizi dan kelaparan. Hanya kehancuran, keterbelakangan serta ketidakadanya kemampuan untuk bersaing di era global.
  

Makassar, 26 Desember 2012
Tulisan ini diikutkan dalam : Sayembara menulis cerita PANGAN SULSEL


Tidak ada komentar:

Posting Komentar